ANALISIS HUKUM NORMATIF PROSES PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN STUDI KASUS DI KABUPATEN TANGERANG

Masalah pokok yang sedang dikaji dalam penelitian ini ialah “Analisis Hukum Normatif Proses Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang”. Dalam hal ini penlis menggunakan judul tersebut karena ada beberapa hal yaitu, kurangnya kesadaran tersebut timbul karena beberapa faktor antara lain karena kurang dikenalnya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di lingkungan masyarakat bawah, dan juga karena belum mengerti arti penting dan manfaat mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat bawah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat hukum yang sangat penting bagi kedua belah pihak mutlak perlu didiaftarkan dan dicatat pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tipa-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun pencatatan perkawinan itu jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat karena dapat dibaca dalam suatu surat yang resmi serta termuat dalam suatu daftar yang khusus dibuat untuk itu, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang tetulis dan otentik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normativ dengan menggunakan data sekunder, setelah data diperoleh akan diklasifikasikan serta disusun secara sistematis kemudian data tersebut dianalisis secara kulitatif dengan maksud untuk menguraikan data sekunder sedemikian rupa menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran yang dapat dipakai untuk menarik kesimpulan dan saran dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dalam kenyataannya menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya masih berdasarkan semua peraturan pemerintah pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dibagi ke dalam 4 tahap antara lain : Pemberitahuan, Penelitian, Pengumuman, Pencatatan