Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Dmk Dalam Sengketa Lelang Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka Di Kabupaten Demak

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk dapat menciptakan dan mengelola Tata Pemerintahan yang baik dan meningkatkan pembangunan nasional. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melalui Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan bisnis yang sangat menggiurkan sekaligus mengkhawatirkan. Dalam bisnis ini peluang usaha terbuka sangat besar dan turut melibatkan instansi baik swasta maupun pemerintah/negara. Tak jarang pula dijumpai praktek-praktek penyimpangan seperti monopoli kekuasaan dan persaingan tidak sehat, KKN, suap, hingga korupsi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara yuridis normatif, yaitu menelaah aspek-aspek hukum yang ada dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan cara mengumpulkan data dari objek penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai acuan utama.Terdapat 3 aspek hukum dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa yaitu, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara. Objek penelitian yang diteliti adalah sengketa pengadaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Demak. Dimana dalam sengketa tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 5 dan 6 Perarturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan indikasi tindak persaingan usaha tidak sehat.Kata kunci : Putusan Hakim, Sengketa, Lelan