Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam pasal 1). Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui kendala atau masalah yang ditemui dalam mekanisme penatausahaan dana perimbangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusu
Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintah ...
Pengelo laan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi perhatian utama bagi para pengambil ...
Rendahnya mutu dan kulaitas pendidikan di daerah disebabkan oleh tidakseragamnya akses dan sistem pe...
Hasil Penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999, melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ...
Hasil Penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999, melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ...
Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam pemerinta...
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 diharapkan da...
Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari pemekaran wilayah terhadap keutuha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari pemekaran wilayah terhadap keutuha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pada Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pada Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: (1) Peranan lembaga pemberdayaan masyara...
Penelitian ini dilakukan untuk menegtahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terh...
Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintah ...
Pengelo laan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi perhatian utama bagi para pengambil ...
Rendahnya mutu dan kulaitas pendidikan di daerah disebabkan oleh tidakseragamnya akses dan sistem pe...
Hasil Penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999, melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ...
Hasil Penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.22 Tahun 1999, melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 ...
Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu...
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam pemerinta...
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 diharapkan da...
Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa. Akan tetapi P...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari pemekaran wilayah terhadap keutuha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul dari pemekaran wilayah terhadap keutuha...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pada Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pada Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: (1) Peranan lembaga pemberdayaan masyara...
Penelitian ini dilakukan untuk menegtahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terh...
Latar Belakang Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintah ...
Pengelo laan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi perhatian utama bagi para pengambil ...
Rendahnya mutu dan kulaitas pendidikan di daerah disebabkan oleh tidakseragamnya akses dan sistem pe...