PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PARIWISATA KOTA PADANG

Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang. Dari penelitian ini dapat diketahui Mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang ini struktur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan kendala yang di hadapi dalam pertanggung jawaban keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang bahwa masih banyak hambatan-hambatan seperti pungli di tempat sektor pariwisata yang membuat kas daerah tidak terpenuhi atau tidak mencapai target. Lalu masih banyak terjadi kesenjangan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di setiap sector pariwisata di Kota Padang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer serta informasi yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang di Dinas Pariwisata kota Padang. Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Petanggung Jawaban, Pariwisat