PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG

ABSTRAK Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Perlindungan terhadap perempuan terutama dalam kasus KDRT masih belum sepenuhnya menjamin walaupun tak kurang peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan. Apalagi sejak diberlakukannya UUPKDRT, perlindungan terhadap perempuan lebih spesifik terutama terhadap korban KDRT. Adapun pembahasan dalam penelihan mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan menyangkut perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu terdapat dua rumusan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?. 2) Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada tingkat penyidikan?. Permasalahan yang dikemukakan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekalan penulis yuridis empiris adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, pengambilan data penulis melakukan penelitian di Polresta Padang dan juga di perpustakaan Universitas Andalas. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Bahwa perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungaa pencmpatan korban pada “ruruah aman”, dan tahap kuratif baik kesehaian fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan Perlindungan Korban KDRT ditahap penyidikan oleh penyidik Polresta Padang belum diterapkan secara maksimal. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT adalah, penyidik belum bisa menjamin keamanan dan perlindungan terhadap korban secara penny belum ada “rumah aman”. keluarga korban kurang kooperatif dengan penyidik, Alokasi anggaran yang belum disediakan pemerintah, dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk perlindungan