PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM MENGUASAI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr)

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas objek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak objek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak objek lelang ternyata menimbulkan permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pemenang lelang. Perlindungan hukum diberikan kepada pemenang lelang yang beritikad baik dalam mengikuti proses lelang yang di selenggarakan oleh KPKNL tanpa menyalahi aturan hukum yang berlaku. Masalah yang ditemukan salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr yaitu dimana Pemenang lelang hak tanggungan tidak bisa menguasai objeknya. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Apa kriteria pemenang lelang hak tanggungan yang beritikad baik?; 2) Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang yang tidak bisa menguasai objek?; 3) Apa kendala dan solusi agar pemenang lelang dapat menguasai Hak Tanggungan dan memiliki peralihan Hak milik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Kriteria pemenang lelang yang beritikad baik yang dikaitkan dengan penguasaan objek Hak Tanggungan yaitu pemenang lelang harus mengetahui syarat-syarat pembelian serta peralihan dari objeknya, serta mengikuti prosedur lelang tanpa menyalahi hukum.; 2) Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan diatur secara preventif dan represif.; 3) Kendala yang dihadapi adalah objek lelang tidak bisa dikuasai oleh pemenang lelang, Upaya yang bisa dilakukan oleh pemenang lelang yaitu diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR tentang eksekusi pengosongan objek lelang melalui eksekusi riil. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang Hak Tanggungan, Itikad Bai