ABSTRAK Ditengarai bahwa Korporasi sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak pidana Pendanaan Terorime, dan Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diminta untuk menerapkan prinsip mengenali Pemilik Manfaat pada Korporasi. Untuk mengetahui bagaimana notaris akan mengenali pemilik manfaat yang merupakan pemilik dana yang sebenarnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Ma...
Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin...
Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris...
ABSTRAK Ditengarai bahwa Korporasi sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pen...
Notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mempunyai tanggung jawa...
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia y...
Kewenangan umum notaris adalah membuat akta autentik. Namun, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Ta...
ABSTRAK Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip M...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana not...
Notaris merupakan pejabat umum pembuat Akta Autentik yang diangkat oleh pemerintah, diberi tugas ole...
Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dia...
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hu...
Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin...
Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris...
ABSTRAK Ditengarai bahwa Korporasi sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pen...
Notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik mempunyai tanggung jawa...
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai Perjanjian Nominee dalam hukum perjanjian di Indonesia y...
Kewenangan umum notaris adalah membuat akta autentik. Namun, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Ta...
ABSTRAK Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip M...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Discussion on the responsibility of a notary for making a deed of statement of a shareholder Nominee...
Penulisan tesis ini membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana not...
Notaris merupakan pejabat umum pembuat Akta Autentik yang diangkat oleh pemerintah, diberi tugas ole...
Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dia...
Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hu...
Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin...
Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris...