KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA

ABSTRAKKemitraan diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. UMKM memainkan peran yang cukup vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama usaha kecil atau menengah salah satunya dapat didasarkan pada kemitraan dengan hubungan hukum berdasarkan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesian, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Salah satu contoh bentuk kemitraan di Indonesia adalah kerjasama usaha transportasi online dan waralaba. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan mengawasi perjanjian kemitraan bila dalam pelaksanaannya dianggap melanggar ketentuan UUKM, namun UU UMKM tidak mengatur lebih lanjut perihal penyelesaian sengketa. Dengan metode yuridis normatif, artikel ini akan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penyelesaian sengketanya yang efektif dan efisien. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha jika terbukti Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan dengan mengacu pula pada ketentuan pelaksana yaitu PP No. 17 Tahun 2013. Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaku usaha yang dianggap merugikan pelaku usaha lain, namun dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak pelaku usaha dalam perjanjian kemitraan diluar konteks persaingan usaha maka dapat diselesaikan salah satunya melalui gugatan sederhana (small claims court). Kata kunci: kemitraan; penyelesaian sengketa; perjanjian; persaingan usaha. ABSTRACTA Business Partnership is regulated in Law No. 20 of 2008 On Micro, Small, Medium Entities (UMKM). MSMEs take a vital role in economic development and growth. Small or medium business cooperations are based on a partnership under a partnership contract. The partnership contract must be written in the Indonesian language, either in the form of an agreement or an authentic deed made before a public notary. Online transportation business cooperation and franchises serve as examples for this. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) wields the authority to supervise a partnership contract if it is deemed to violate the provisions of the MSMEs Law. However, the respective statute does not further regulate the mechanism of dispute resolution. By using the normative juridical method, this article analyzes the implementation of the partnership contract from the perspective of competitive enterprise and the means to resolve disputes in an effective manner. The results indicate the implementation of the partnership is monitored in an orderly manner by an established institution tasked to supervise trade competition once a medium enterprise has been identified to control micro, small, and/or medium enterprises as business partners in implementing the partnership, referring to the provisions of Government Regulation No 17 of 2013. KPPU as an agency is authorized to supervise business actors deemed to be detrimental to their competitors. However, in the event of a dispute between business actors in a partnership agreement disregarding trade competition, then it is to be resolved through a simple legal action (small claims court). Keywords: agreement; dispute resolution, patnership; unfair business pratices