Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mk No.85/Puu-Xiv/2016)

Business competition supervisory commission (KPPU) is a state commission formed based on the mandate of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. which wants healthy competition in the business sector. KPPU has the duty to enforce the law on the practice of business competition, supervise mergers and provide government policy advice. In carrying out their duties, the commission is authorized to draw up guidelines. In carrying out the tasks carried out by KPPU as the mandate of the Law to establish an efficient Indonesian economy by creating a conducive business climate, providing legal certainty so that each business actor has the same opportunity in trying and creating effectiveness and efficiency in business activities. In the formulation of the problem of the extent to which the strengthening of the Business Competition Supervisory Commission as a law enforcement agency and an independent institution established under the mandate of Law NO.5 of 1999 after the Constitutional Court's Decision becomes more directed in the enforcement of business competition law in Indonesia This research uses empirical normative research with case approaches and comparisons through existing decisions. The conclusion of the strengthening of the KPPU after the Constitutional Court's decision, as a law enforcement agency which was given the mandate in the investigation, prosecution and decision, KPPU was made as a judicial qauation institution because it could decide on a case investigated.  Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. yang mengingkan adanya persaingan yang sehat dalam bidang usaha. KPPU bertugas sebagai penegak hukum terhadap praktek persaingan usaha, pengawasan merger dan pemberi saran kebijakan pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya komisi ini berwenang untuk menyusun pedoman. Dalam pelaksanaan tugas yang diemban KPPU sebagai amanah UU untuk membentuk perekonomian indonesia yang efisien dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum agar setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha serta terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Dalam rumusan masalah sejauhmana penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Lembaga penegak hukum dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanah UU NO.5 tahun 1999 dengan  setelah Putusan Mahkamah konstitusi menjadi lebih terarah dalam penegakan hukum persaingan usaha di indonesia Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kasus dan perbandingan lewat putusan yang pernah ada. Kesimpulan penguatan KPPU setelah adanya putusan Mahkamah konstitusi, sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang oleh UU diberi amanah dalam penyelidikan, penuntutan serta putusan, kppu disebuat sebagai lembaga qauasi judicial karena bisa memutus terhadap suatu perkara yang diselidikinya. &nbsp