Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran

The granting of land "Tanah Karang Memadu" for those conducting polygamous marriages in Pengelipuran Traditional Village, Bangli is a form of customary sanction from local wisdom that must be preserved. This customary sanction has proven able to prevent the community's intention to practice polygamy. In Law Number 1 of 1974 which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, it is emphasized that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman. So the principle adopted is the principle of monogamy. However, many people for some reason have polygamous marriages or have more than one wife. Normatively, the adat community of Penglipuran Village views polygamy as a violation of customary norms. That is why those who dare to practice polygamy will be sanctioned to leave the village yard and then be given a place known as "Karang Mamadu". This research answers the problem, how is the implementation of Karang Memadu customary sanctions in Penglipuran Village, and whether the Karang Memadu customary sanctions are implemented effectively in Penglipuran Traditional Village. This type of research will be used in this type of empirical legal research. The findings of the research confirm that the provision of "Karang Memadu" is a form of customary sanction which has very significant legal implications in preventing the occurrence of polygamous or "Memadu" marriages. The indication is, until this research has been completed, the "Karang Memadu" in question has never been used by those who carry out polygamous marriages. Suggestions that can be recommended are, the sanction of giving this "Karang Memadu" is so that it is preserved to ensure social order .Pemberian lahan ”Tanah Karang Memadu” bagi mereka yang melakukan perkawinan poligami di Desa Adat Pengelipuran, Bangli adalah bentuk sanksi adat dari kearifan lokal setempat yang wajib dilestarikan. Sanksi adat ini telah terbukti mampu mencegah niat masyarakat untuk melakukan poligami. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi asas yang dianut adalah asas monogami. Namun demikian tidak sedikit masyarakat karena alasan tertentu melakukan perkawinan poligami atau mempunyai lebih dari satu orang istri. Secara normatif, masyarakat adat Desa Penglipuran memandang berpoligami itu sebagai pelanggaran norma adat. Karena itulah bagi mereka yang berani melakukan poligami dikenakan sanksi keluar dari pekarangan desa, lalu diberikan tempat yang disebut sebagai “Karang Mamadu”. Penelitian ini menjawab permasalahan, bagaimanakah pelaksanaan sanksi adat Karang Memadu di Desa Penglipuran, dan apakah sanksi adat Karang Memadu terlaksana dengan efektif di Desa Adat Penglipuran. Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam jenis penelitian hukum emperis. Temuan hasil penelitian membrikan penegasan bahwa pemberian ”Karang Memadu” adalah salah satu bentuk sanksi adat yang mempunyai implikasi hukum sangat singinifian dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan poligami atau “memadu”. Indikasinya adalah, sampai penelitian ini selesai dilakukan sama sekali “karang memadu” yang dimaksud belum pernah dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan perkawinan poligami. Saran yang dapat direkomenasikan adalah, sanksi pemberian”Karang Memadu” ini agar dilestarikan untuk menjamin keteraturan sosial