PELAKSANAAN SERTIFIKASI MASSAL MELALUI PROYEK OPRASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH STUDI DI DESA PERMANU KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG

This thesis is motivated by the implementation of the PRONA mass certification to ensure certainty and ownership of land rights. So that an effort is needed to regulate the control over the status and use of land rights, as an effort to increase legal certainty by granting certificates of ownership of land rights. The formulations of the problems include: Implementation of the National Agrarian Program in Permanu Village, Pakisaji District, Malang Regency, Constraints faced by the Permanu Village executive committee in implementing the PRONA program and resolution efforts carried out by the Permanu Village implementing committee to overcome problems in implementing the PRONA program. This research is an empirical juridical research. In the empirical juridical approach, the problem is a statement that shows a gap between expectations and reality, between planning and implementation, between das solen and das sein. Therefore the condition of the das solen and das sein needs to be identified and checked. Research that focuses on secondary data research, the focus of research is the systematics of legal methods that are collected in codification or laws and regulations related to legal protection for parties in the implementation of the National Agrarian Operations Project (PRONA) in terms of juridical terms.The results of this study were that in 2019 the Head of Permanu Village revealed that the implementation of the PRONA program in Permanu Village had a nominative list of 1,985 applicants, while 1,500 certificates had been completed and we submitted them to the applicants, for those who had not yet finished, there were around 2,000 applicants. In August 2019, the number of completed certificates was 1,057 fields. Next in October 2020 as many as 1,242 fields and the remaining 201 fields have not been completed, this is due to a lack of manpower and the slow pace of the applicant in submitting files to the committee. The results of interviews with the Head of Control and Empowerment as the person in charge of PRONA BPN Malang Regency, namely the limited human resources available at the Malang Regency Land Office, namely in the measurement power. So that the resolving efforts made by the Permanu Village executive committee for these obstacles, namely in carrying out land measurements, the Malang Regency Land Office uses / optimizes D1 honorary staff. However, the honorary staff are not used carelessly, the honorary measurement staff must come from the National Land College (STPN). Keywords: Land registration, PRONA implementation, National Agrarian Program. ABSTRAK Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan sertifikasi massal PRONA untuk menjamin kepastian dan kepemilikan hak atas tanah. Sehingga perlu upaya untuk mengatur mengenai penertiban status dan penggunaan hak-hak atas tanah, sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum dengan cara pemberian sertifikat kepemilikan hak-hak atas tanah. Adapun rumusan masalah diantaranya: Pelaksanaan Program Nasional Agraria di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia pelaksana Desa Permanu dalam melaksanakan program PRONA dan Upaya penyelesaian yang dilakukan panitia pelaksana Desa Permanu untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan program PRONA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam metode pendekatan yuridis empiris, yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara das solen dan das sein. Oleh karena itu keadaan das solen dan das seinnya perlu diidentifikasikan dan diperiksa. Penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian data sekunder, fokus penelitian adalah sistematika dari perangkat kaedah hukum yang terhimpun di dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) ditinjau dari segi yuridisnya.Hasil penelitian ini adalah pada tahun 2019 Kepala Desa Permanu mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PRONA di Desa Permanu daftar nominatif sebanyak 1.985 pemohon, sementara yang sudah selesai sebanyak 1.500 sertifikat dan kami serahkan kepada pemohon, untuk yang belum selesai sekitar 2.000 pemohon. Pada bulan Agustus 2019 jumlah sertifikat yang selesai sebanyak 1.057 Bidang. Berikutnya pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1.242 Bidang dan sisanya sebanyak 201 Bidang belum selesai, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan lambatnya pemohon menyerahkan berkas kepada panitia. Hasil wawancara dengan Kasi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai penanggungjawab PRONA BPN Kabupaten Malang yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yaitu dalam tenaga pengukuran. Sehingga upaya penyelesain yang dilakukan panitia panitia pelaksana Desa Permanu untuk kendala tersebut yaitu Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menggunakan/ mengoptimalkan tenaga honorer D1. Namun tidak sembarangan tenaga honorer yang digunakan, tenaga pengukuran honorer harus berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kata Kunci: Pendaftaran tanah, Pelaksanaan PRONA, Program Nasional Agraria.