KEPEMILIKAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN GANDA DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

ABSTRAK Rosela (2021) : Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Ganda Dalam Pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Berdasarkan hasil prariset yang penulis lakukan didapati ada beberapa kasus memang terdapat masyarakat yang memiliki nomor induk kependudukan yang ganda. Maka dari pada itu penulis lebih lanjut akan melakukan penelitian berdasarkan hal tersebut. Adapun lokasi penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembuatan E-KTP di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan apakah penyebab terjadinya kepemilikan Nomor Induk Kependudukan ganda pada pembuatan EKTP di Kabupaten Rokan hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang menggunakan teknik Porposive Sampling. Yang di lakukan melalui observasi,wawancara dan studi pustaka, data di lengkapi dari data primer yaitu observasi dan wawancara. Data di lengkapi dari data primer yaitu observasi, wawancara dan data sekunder dari buku-buku,literatur,hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pembuatan E-KTP berdasarkan peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 belum terlaksana secara maksimal dengan adanya temuan kepemilikan E-KTP ganda. Karena kurangnya pengawasan yang ketat sehingga masih terjadinya kesalahan pengelolaan pada instansi yang berwenang dan masyarakat yang kurang memahami dari kepemilikan E-KTP. Pada tahun 2017 Tedapat 109 NIK ganda, tahun 2018 Terdapat 212 NIK ganda tahun 2019 Tedapat 300 NIK ganda. Faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembuatan E-KTP, waktu penerbitan E-KTP yang tidak sesuai, proses pindah datang masyarakat yang tidak terkordinir, dan pengawasan dan pemahaman petugas yang masih lemah. Kata Kunci : Kepemilikan Nomor Induk Ganda, Pembuatan E-KTP, Kabupaten Rokan Hulu