PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG ATAS BARANG LELANG YANG DIKUASAI PIHAK DEBITUR BRDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

ABSTRAK Skripsi ini membahas terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Atas Barang Lelang Yang Dikuasai Pihak Debitur dalam studi kasus Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Taluk Kuantan. Suatu permasalahan yang terjadi yakni masih banyaknya pemenang lelang yang tidak dapat menguasai objek lelang yang dimenangkannya, maka dari itu pemenang lelang harus mendapat perlindungan atau kepastian hukum terhadap hak pemenang lelang atas objek eksekusi yang dibelinya. Terkait dengan pelelangan yang dilakukan akan menimbulkan prestasi berupa penyerahan objek oleh penjual lelang kepada pembeli lelang, dan pembayaran oleh pembeli lelang. Penyerahan objek oleh penjual tersebut menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak dari penjual kepada pembeli lelang. Peralihan hak tersebut sering kali memunculkan permasalahan seperti tidak dapat dikuasainya objek secara fisik, serta pembatalan lelang akibat putusan Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas barang lelang yang dikuasai pihak debitur, serta bagaiama penyelesaian sengketa atas barang lelang yang dikuasai oleh pihak debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatife dengan mengumpulkan data berdasarkan pengamatan (Observation), wawancara (Interview), dan studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan terkait lelang, hak tanggungan dan eksekusi hak tanggungan, responden PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Teluk Kuantan, KPKNL Pekanbaru, dan Narasumber Panitera Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, Debitur dan pihak Pemenang Lelang. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap hak pemenang lelang terdapat dalam HIR, Vendureglement, PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan KUHPerdata. Pengaturan mengenai upaya yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mempertahankan hak-haknya terdapat dalam HIR dan KUHPerdata. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya yaitu dengan eksekusi pengosongan sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) HIR, serta pemenang lelang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada bank untuk mengganti kerugian yang telah dialami olehnya