TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN KHITBAH DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT KELURAHAN PULAU KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK Skripsi ini meneliti dan membahas permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi pembatalan khitbah di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar,dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan pertunangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang berlokasi di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi poulasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat 2 orang, tokoh agama 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dan yang berkaitan langsung dengan masalah 4 orang, dengan mengambil sampletotal sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data primer yakni data yang diproleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan data yang diproleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Data skunder diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa untuk diambil kesimpulan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan tanda dan denda sebesar nilai tanda tersebut, bentuk pengembilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai tanda, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan tanda hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan sfinansial dan hak syar’i pembatalan denda ini termasuk‘urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi ‘urf fasid. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi ‘urf shahih jika tujuan mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi ‘urf fasid jikamenjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya tanda sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenankan denda bagi pihak wanita dan tanda tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi ‘urf shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi ‘urf fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda tanda menjadi ‘urf shahih karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi ‘urf fasid jika pihak laki-laki meminta dendasekaligus ganti rugi