NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH HUKUM PTA RIAU)

Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi hak untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Berdasarkan ketentuan hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan kewajibannya. Melalui penelitian disertasi ini setidak-tidaknya dapat memberikan konstribusi kepada pembuat kebijakan dengan menawarkan solusi alternatif dalam rangka ikut menyelesaikan permasalahan nafkah anak yang terjadi pasca perceraian. Penelitian ini merupakan studi putusan dengan pengkajian analisisnya berdasarkan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang mengacu ketentuan fiqh dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam kajian berupa pengitegrasian metode deduktif dan induktif. Selanjutnya analisis dilakukan dengan pola penalaran istishlahiyyah. Penilitian ini bersifat deskriptif, analitik, dan komparatif. Deskriptif yaitu memusatkan diri dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis. Dalam disertasi ini penelitian mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Riau yang dinilai tidak tegas, bahkan kurang berani melakukan pengembangan hukum dalam kondisi kekinian, dan terjadinya perbedaan antara rumusan amar hakim yang satu dengan hakim lainnya, serta tidak adanya standar batas nafkah terendah dan umur dewasa anak, sehingga ikut mempengaruhi tidak terlaksananya kewajiban ayah untuk menafkahi anak kandungnya pasca terjadinya perceraian. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa batas kewajiban nafkah orang tua terhadap anaknya adalah sampai usia anak mencapai 25 tahun disebabkan karena kondisi kekinian. Karena pada usia 22 tahun, pada umumnya telah menyelesaikan strata satu. Maka setidaknya diperlukan waktu dua atau tiga tahun untuk persiapan mencari pekerjaan guna membiayai hidupnya sebelum benarbenar hidup mandiri. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia umumnya membatasi calon karyawan barunya pada usia 25 tahun, disamping itu juga batas nafkah terendah bagi seorang anak tanpa melihat pekerjaan dan penghasilan ayah (kecuali dalam kondisi sakit dan tidak bisa bekerja) sebagai salah satu tujuan kemasalahatan yakni untuk memelihara jiwa (hifzu al-nafs), disamping amar putusan hakim Pengadilan Agama yang tidak memberikan pertimbangan hukum secara tegas dan berbeda antara amar putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya sehingga hal tersebut ikut mempengaruhi tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraia