ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PTUN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH WILAYAH AL-MUZALIM)

ABSTRAK TORISNA YULIZAR NIM : 11624203950 TORISNA YULIZAR (2020) : ANALISIS KONSEP EKSEKUSI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Dalam pelaksanaan eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak adanya aturan yang jelas tentang lembaga atau badan yang menjadi eksekutor sehingga mengakibatkan putusan tidak dapat dipaksakan setelah diputus, ketidak jelasan konsep eksekusi ini ditinjau dari perpektif fiqih siyasah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pelaksanaan konsep eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara serta peninjauan konsep tersebut menurut perpektif fiqih Siyasah (wilayah al-Mazhalim). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan tentang aspek-aspek hukum yang terkait konsep eksekusi di PTUN ditinjau dari perspektif siyasah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Setelah itu dilakukan pengolahan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PTUN masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya, dikarenakan belum adanya aturan yang mengatur tentang lembaga atau badan eksekutor, oleh karena itu PTUN belum bisa memberikan kepastian hukum yang jelas dalam pelaksanaan putusan. Sedangkan dalam Islam pelaksanaan eksekusi merupakan tanggung jawab peminpin dari suatu wilayah tersebut, pemimpin (ulil amri) merupakan orang yang diserahi tanggung jawab untuk memimpin rakyatnya, dalam hal ini Islam mengatur tentang mematuhi ulil amri adalah suatu keharusan, kerena ia memikul banyak tanggung jawab dalam mengurusi permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut, salah satu peran pemimpin terhadap peradilan (yudikatif) adalah dalam pelaksanan eksekusi dalam suatu putusan pengadilan agar dapat menghindari kesalapahaman terhadap kedua belah pihak, dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihaknya. Kata Kunci : Konsep, Eksekusi, Putusan PTUN