PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI NAGARI BATAHAN TENGAH KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Darerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”, Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia seutuhnya yang di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya Program wajib belajar dua belas tahun untuk semua anak. Dan setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Dari latar belakang masalah tersebut timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, dan apa-apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu kepada Sekretaris dinas Pendidikan Pasaman Barat, Sekretaris Nagari Batahan Tengah, bagian Umum Nagari Batahan Tengah, bagian pemerintahan Nagari Batahan Tengah serta penyebaran angket kepada masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, lokasi penelitian ini berada di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan program wajib belajar duabelas tahun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-HAK Anak di Nagari Batahan Tengah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat tidak terlaksana dengan baik karena belum memenuhinya sarana prasarana untuk melaksanakan Program wajib belajar dua belas tahaun. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun ada minimnya anggaran pendidikan, kurangnya perhatian orang tua dalam pendidikan, keadaan ekonomi sehingga terhalangya tujuan pendidikan, sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menerapkan wajib belajar dua belas tahun, dan kurangnya guru seperti di daerah terpencil sehingga anak-anak tidak sepenuhnya mendapatkan pendidikan yang ramah dan berkualitas sehingga tidak terlaksananya program wajib belajar dua belas tahun