Penerapan Persyaratan Bangunan Hijau Dalam Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau menegaskan untuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup melalui pengaturan rancang bangun bangunan gedung. Hal ini tentu dibutuhkan suatu regulasi yang mencakup secara keseluruhan persyaratan bangunan hijau pada pengadaan jasa konstruksi di Indonesia. Adapun isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah persyaratan apa saja yang menentukan parameter serta sertikasi sebuah bangunan dalam bidang pengadaan jasa konstruksi yang menerapkan konsep Bangunan Hijau. Selain itu isu hukum yang kedua adalah akibat hukum apabila tidak terpenuhinya persyaratan bangunan hijau pada pengadaan jasa konstruksi. Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya akan menentukan suatu pengadaan yang mempersyaratkan bangunan hijau memiliki tolak ukur serta sertifikasi untuk sebuah bangunan dalam bidang pengadaan jasa konstruksi yang menerapkan konsep Bangunan Hijau. Selain itu hasil konstruksi dalam tidak memenuhi persyaratan tersebut maka timbul akibat hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan bangunan hijau tersebut. Hasil pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi dapat dikatakan sebagai kegagalan konstruksi. Sehingga kegagalan konstruksi tersebut mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum dan juga pelestarian lingkungan hidup maka pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu baik upaya administrasi maupun upaya hukum