Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Terorisme

Melihat kejadian terorisme di Indonesia yang semakin marak seperti yang terakhir terjadi ketika Bom Surabaya pada Mei 2018 menunjukkan perlunya peran negara dalam hal ini penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme, salah satunya memperkuat dan mensinergitaskan beberapa lembaga penegak hukum untuk bekerja sama dalam satu kesatuan dalam mengatasi aksi terorisme baik dari upaya preventif hingga represif. Namun dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memasukkan beberapa kelembagaan yang memungkin untuk ikut terlibat secara langsung yang justru akan menyalahi prosedur hukum acara dalam hal ini upaya paksa yang terlebih khusus Upaya Paksa Penangakapan dan Penahanan karena dalam prakteknya kemungkinan ikut campur Militer secara langsung semakin besar dan dalam pelaksanaan upaya paksa yang justru akan memicu pelanggaran HAM karena kecenderungan TNI melakukan tindakan yang eksklusif dan represif serta melanggar kompetensi Absolut Peradilan Militer yang notabennya hanya menindak sesama Prajurit Militer atau sejenisnya, karena tugas masing-masing TNI dan POLRI dalam menangani sebuah tindak pidana sangat berbeda, sehingga haruslah diketahui perbedaan dan batasan dalam bekerjasama. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis kewenangan dan akibat hukum apabila TNI melakukan upaya paksa terhadap pelaku terorisme. Metode ini menggunakan kajian kepustakaan dengan kaidah peraturan perundang-undangan serta doktrin dari para ahli yang dianalisa secara deskriptif