Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilingdungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Satwa liar dilindungi merupakan sumber daya alam hayati yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Namun potensi sumber daya alam Indonesia mulai terganggu karena praktek perdagangan satwa dilindungi yang memiliki berbagai macam modus. peningkatan kejahatan tersebut terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Terlebih lagi, pelaku pada kejahatan ini memiliki jaringan nasional dan internasional. Regulasi terkait perdagangan satwa dilindungi yakni Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya nampakanya tidak mengakomodasi subjek pelaku korporasi dan masih belum memberikan efek jera. Lembaga penegak hukum perlu mengggunakan berbagai peraturan yang ada salah satunya menggunakan instrumen pencucian uang dengan konsisten. Penelitian hukum ini membahas perdagangan satwa yang dilindungi sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi berimplikasi tindak pidana pencucian uang dengan metode pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa beberapa praktek perdagangan satwa dilindungi sulit terdeteksi , salah satunya karena hasil tindak pidana telah masuk pada legal market. Hal ini menunjukkan pentingnya instrumen hukum untuk menjerat subjek pelaku yang memproses pencucian uang di dalamnya. Pertanggungjawaban pelaku dalam perdagangan satwa liar dilidungi dapat menggunakan regulasi hukum yang ada pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang, sehingga Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi instrumen hukum untuk memberantas kejahatan ini. Saran dari hasil penelitian ini adalah seyogyanya pemerintah senantiasa mengawasi kegiatan yang berkaitan perdagangan satwa liar dilindungi, memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan membuat regulasi tentang korporasi di dalam perdagangan satwa liar dilindungi