Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Mewujudkan Kota Layak Huni

Saat ini banyak masyarakat kota mengeluhkan ketidaknyamanan lingkungan kota tempat tinggal mereka. Kota layak huni atau The Livable City merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun nonfisik (Wheeler, 2004). Mewujudkan kota layak huni menjadi salah satu tujuan utama apemerintah Kota Surabay. Untuk menyampaikan tujuan tersebut perlu sebuah komunikasi yang dapat dilakukan untuk menyampaikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya melalui bagian Humas melakukan kegiatan komunikasi untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Lokasi penelitian berada di Kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di pulau Jawa. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dan metode studi kasus, peneliti berusaha mendeskripsikan terkait dengan strategi komunikasi Humas. Kesimpulan dari peneritian ini adlah strategi komunikasi yang dilkukan oleh Humas pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan Kota Layak Huni ini dengan melakukan perencanaan komunikasi yang di kemukakan oleh Philip Lesly (1972), perencanaan yang terdiri dari 2 komponen yaitu organisasi dan publik. Pada komponen organisasi humas pemerintah kota Surabya melakukan analisis dan riset sebagai tahap pertama sebelum mulai melakukan kegiatan komunikasi. Kemudian Humas mulai melkaukan perumusan kebijakan berdasarkan data yang dieroleh dari analisi yang dilakukan. Setelah itu humas baru tahap perencanaan pelaksaan yang artinya mulai dari tenaga yang digunakan, anggraran, hingga fasilitas yang diperoleh, pada tahap akhir yaitu bentuk penyampaian pesan yang berupa one-side isssu yang artinya Humas hanya menyampaikan berita positif saja. Dan menggunakan 2 jenis media yaitu media mainstream (Advertorial di Jawa Pos, majalah internal Gapura) dan Media Sosial (Instagram, Facebook, Twitter, dan Website).pada komponen publik merupakan terdiri dari dua tahapan yaitu feedback dan evaluasi. Humas memperoleh feedback melalui komentar di media sosial humas. Sedangkan evaluasi dilakukan humas pada setiap setahun sekali saja tidak setiaap pelaksanaan kegiatan komunikasi