Perlindungan Hukum Pemberi Pembiayaan pada Investasi dalam Platform Provesty dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah

Crowdfunding contract melalui platform dalam bisnis perumahan menjadi semakin rumit karena model hubungan kontraktual antar para pihak melalui dunia maya (media internet), tidak ada tatap muka secara langsung. Sementara aturan hukum khususnya belum ada. Akad berbasis syariah banyak digunakan platform untuk menarik investor, salah satunya adalah akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Penelitian ini fokus pada perbuatan dan akibat hukum hubungan para pihak yang difasilitasi Provesty dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di bidang perumahan. Sasaran penelitian ini adalah karakteristik hubungan hukum para pihak pada investasi tekfin di Provesty dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di bidang perumahan, yang meliputi hubungan hukum pihak penyelenggara (Provesty) dengan pemberi pembiayaan, penyelenggara dengan penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam akad Musyarakah Mutanaqisah di bidang perumahan dan tanggung gugat kepada Penerima Pembiayaan (Flipper) dalam akad Musyarakah Mutanaqisah di bidang perumahan apabila terjadi ingkar janji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan adalah perjanjian kerjasama (pengkongsian) dengan menggunakan kontrak baku dalam bentuk klausula baku. Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan adalah perjanjian kuasa. Perbuatan hukum yang dilakukan layanan Provesty rentan dengan risiko ingkar janji akibat gagal bayar oleh penerima pembiayaan (Flipper). Akibat hukum terjadi ingkar janji akibat gagal bayar, pemberi pembiayaan dapat menuntut ganti rugi. Kesimpulan utama bahwa perlindungan hukum pemberi pembiayaan pada investasi dalam platform Provesty dengan akad Musyarakah Mutanaqisah masih rendah karena penerapan akad belum sesuai dengan Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018. Selain itu, platform Provesty belum terdaftar di OJK. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pemberi pembiayaan untuk lebih berhari-hari dalam memilih platform tekfin untuk memberikan danany