Pemungutan Pajak Air Permukaan terhadap Perusahaan Pertambangan sebagai Pemegang Kontrak Karya dengan Pemerintah

Tesis ini berjudul “PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI PEMEGANG KONTRAK KARYA DENGAN PEMERINTAH” dengan 2 rumusan masalah, yaitu: 1.Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah, 2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 dalam penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini antara lain kewenangan pemungungan Pajak Air Permukaan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Perusahaan tambang walau menjalani kontrak dengan pemerintah tetap harus membayar pajak tersebut ke Pemerintah Provinsi, kemudian akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut ialah seharusnya pemerintah pusat dan daerah menghormati kontrak karya tersebut namun menjadi pembelajaran dan dapat diterapan yang seharusnya menjadi kewenangan pemeritah daerah yang seharusnya sebuah kontrak karya dibuat dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efek atas lingkungan terutama sumber air yang terjadi dengan melakukan kontrak tersebut. Selain itu perlu diperhatikan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang dilihat pada pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus dilandaskan sebab yang halal, isi perjanjian tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum