Penerapan Kombinasi Theory Of Planned Behavior Dengan Fraud Triangle Terhadap Perilaku Bidan Desa Dalam Penatalaksanaan Pencatatan Dan Pelaporan Imunisasi Rutin Di Kabupaten Sampang

Salah satu masalah yang paling penting dalam pencatatan dan pelaporan imunisasi adalah validitas data cakupan imunisasi, sehingga kualitas pencatatan dan pelaporan imunisasi memiliki peran penting untuk menghasilkan cakupan imunisasi yang berkualitas. Data laporan imunisasi di Kabupaten Sampang yang over report menjadi salah satu bukti bahwa adanya ketidakpatuhan bidan desa dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta adanya indikasi tindakan fraud agar mereka mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi. Perilaku bidan desa dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin dapat ditentukan oleh niat atau intensi (intention) dan beberapa faktor lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku bidan desa dalam penatalaksanaan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin di Kabupaten Sampang menggunakan kombinasi Theory of Planned Behavior dengan Fraud Triangle. Metode penelitian ini adalah termasuk penelitian observasional dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Kabupaten Sampang dengan jumlah sampel penelitian 110 bidan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat bidan desa dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin dipengaruhi oleh masa kerja (6 tahun (p=0,039)), norma subjektif (p=0,002), kontrol perilaku (p=0,026), peluang (p=0,004) dan perilaku bidan desa dipengaruhi oleh masa kerja (6 tahun (p=0,047)), dan niat (p=0,039). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa niat bidan desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin dipengaruhi oleh masa kerja bidan desa, norma subjektif, kontrol perilaku dan peluang, sedangkan perilaku bidan desa melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin dipengaruhi oleh masa kerja, dan niat. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pentingnya untuk memperhatikan faktor niat dan perilaku bidan desa dalam melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin. Puskesmas harus melakukan kontrol terhadap hasil pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin melalui kegiatan supervisi fasilitatif, sedangkan Dinas Kesehatan harus melakukan sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang berkualitas sebagai kontrol perilaku terhadap bidan desa dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan imunisasi rutin