Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiki oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut saat ini diwujudkan dengan Program tersebut dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu biaya yang ditanggung oleh peserta PTSL yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Namun, peserta PTSL tetap akan diterbitkan sertipikat apabila belum mampu membayar BPHTB dan memiliki tunggakkan PPh dengan membuat surat pernyataan BPHTB terutang dan surat keterangan PPh terutang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini: (1) Karakteristik Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam pendaftaran tanah. (2) Dasar pengenaan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Karakteristik dari PTSL yaitu bersifat massal, inisiatif berasal dari Pemerintah dan pemegang hak atas tanah, biaya dalam PTSL sebagian besar ditanggung oleh Pemerintah melalui APBN atau APBD, pelaksana pendaftaran tanah dalam PTSL adalah Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota melimpahkan kewenangan kepada Panitia Ajudikasi, penandatanganan sertipikat dalam PTSL ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota, pengajuan permohonan pendaftaran tanah dalam PTSL yaitu Pemohon (calon peserta PTSL) datang ke posko pendaftaran PTSL, jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis dalam PTSL yaitu selama 14 hari. (2) Dasar pengenaan besarnya PPh dalam hal ini dikarenakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan dasar pengenaan BPHTB yaitu NPOP