Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak Dan Gas (Bumn Migas)

Suatu badan usaha disebut sebagai badan usaha milik negara disebabkan adanya kedudukan Negara sebagai pemegang saham mayoritas dan sebagai pemegang kendali atas suatu badan usaha tersebut. Berbagai usaha pemerintah dalam hal mempertahankan kedudukannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan melalui bentuk restrukturisasi atau dengan membentuk konsep baru berupa holding company. Konsep holding company ini merupakan suatu konsep baru yang hingga saat ini belum terdapat pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Salah satunya yaitu usaha pemerintah dalam pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Negara dalam sektor minyak dan gas. Dalam pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas ini dilakukan melalui beberapa metode atau tahapan yang mengikuti ketentuan hukum positif Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Namun, tidak hanya itu, pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas ini juga perlu ditinjau dari beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan mengingat belum adanya ketetuan khusus yang mengatur kedudukan atau proses pembentukan holding itu sendiri. Sehingga, dalam pembentukan holding ini masih mengikuti ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas, Undang-Undang BUMN, Pertaturan Pemerintah terkait mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Pemerintah terkait mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dari pembentukan holding BUMN Migas ini, mengakibatkan adanya penyertaan modal Negara sebagai akuisisi saham Negara yang menjadi transformasi saham kepada PT Pertamina (Persero) dengan perubahan struktur kepemilikan saham didalamnya. Maka, produk holding ini berupa lahirnya suatu kedudukan baru berupa induk perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero) dengan membawahi subholding PT Perusahaan Gas Negara (Persero)