Perlindungan Hukum bagi Kreditor PemegangHak Tanggungan Atas Putusan Peletakan Sita Eksekusi yang Merugikan ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 61/Pdt.Bth/2018/PN Kpn)

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Kebendaan berupa Hak Tanggungan yang ternyata diatasnya diletakkan sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut dijumpai di Pengadilan Negeri Kepanjen dimana secara sepihak Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor:86/Pdt.G.Eks/2010/PN.Kpj tanggal 2 Agustus 2011 yang mana menyatakan sita eksekusi terhadap objek tanah padahal objek tanah tersebut sudah terdapat Hak Tanggungan oleh Bank Jatim. Padahal dalam Putusan Nomor:86/Pdt.G/2010/PN.Kpj tanggal 30 November 2010 yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen mengeluarkan berita acara eksekusi, tidak terbaca adanya putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan atas sita jaminan obyek a quo, bahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana angka 11 huruf a secara tegas menolak permohonan tersebut. Namun ternyata terbit Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor:86/Pdt.G.Eks/2010/PN.Kpj tanggal 2 Agustus 2011 dan atas obyek a quo benar diletakan sita Eksekusi yang juga termuat didalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 43/2016 tanggal 14 Maret 2016 padahal seharusnya Ketua Pengadilan sebelum mengeluarkan sita eksekusi yang kemudian diikuti dengan Berita Acara Eksekusi memeriksa dulu secara teliti permohonan dari Pihak yang mengajukan apakah terdapat Hak jaminan milik kreditur lain diatas objek Tanah yang diajukan eksekusi tersebut. Hal tersebut kemudian terbukti sita eksekusi tersebut dicabut melalui putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 61/Pdt.Bth/2018/PN Kpn Dasar terbitnya Berita Acara eksekusi adalah permohonan penggugat karena tergugat tidak membayar utangnya yang diperintahkan oleh putusan Pengadilan sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agar meletakkan sita eksekusi atas harta kekayaan milik tergugat padahal di atas asset yang diletakkan sita eksekusi tersebut terdapat Hak Tanggungan milik kreditur lain (Putusan Nomor 61/Pdt.Bth/2018/PN Kpn) sehingga janggal jika keluar berita acara eksekusi sedangkan seharusnya Ketua Pengadilan Negeri memeriksa permohonan tersebut terlebih dahulu