Tanggung Jawab Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Pembubaran dan Likuidasi Peseroan Dalam Kepailitan

Penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas kaitanya dengan tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham perseroan terbatas dan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dalam hal pailitnya perseroan perlu pemahaman atau penafsiran serta penerapan ketentuan Undang-undang tersebut dengan cara memahami secara utuh dan menyeluruh (integral dan komprehensif) tentang doktrin – doktrin dan asas-asas hukum dari common law system dan sistem hukum Belanda (Eropa Continental System), yang memang dianut oleh Undang-undang perseroan terbatas dan kapailitan Indonesia. Berkaitan banyaknya putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan dalam kasus-kasus kepailitan yang menimpa pada perseroan terbatas yang terlikuidasi, menampakan ketidak pastian hukum tersebut bukanlah pada Undang-undang Kepailitan namun lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi tertentu. Disamping tentang tanggung jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah juga mengenai akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perseroan terbatas terlikuidasi dalam kepailitan, baik perseroan terbatas dalam likuidasi sebagai kreditor, atau perseroan terbatas dalam likuidasi sebagai debitor, baik sebagai pemohon ataupun termohon. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan kasus dengan maksud agar lebih komprehensif untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang menjadi pokok bahasan. Melalui penemuan penelitian ini diharapkan agar ada pedoman ada kesatuan visi dalam penerapan hukum oleh hakim, sehingga inkonsistensi Hakim Peradilan Niaga dapat lebih terhindarkan dan dapat memberi perlindungan yang efisien, efektif dan benar dalam kasus-kasus yang sama. Kata kunci: Tanggung Jawab, Likuidasi, Kepailita