KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN MELALUI PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK ATAU ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kehadiran sistem perizinan secara elektronik atau online single submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 merupakan sebuah troboran baru bagi dunia perizinan di Indonesia. Dimana, investasi penanaman modal dapat dilakukan secara cepat, sederhana, terbuka dan dapat diakses tanpa harus mendatangi instansi terkait untuk mengajukan permohonan izin seperti pada umumnya. Namun pada prakteknya tidak semudah dibayangkan, banyak pemerintah daerah yang harus menyesuaikan aturan yang bertabrakan dengan peraturan pemerintah tersebut. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis izin apa yang berubah di daerah yang dapat di akses melalui sistem OSS serta tanggung jawab terhadap proses dan penerbitan izinnya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua jenis izin usaha dapat di urus melalui izin OSS, masih ada sebagian kewenangan pusat maupun daerah yang menjadi kewenangan masing-masing. Bentuk tanggung jawab terhadap proses penerbitan izin masih sepenuhnya berada pada instansi terkait meskipun Lembaga OSS lah yang menerbitkan izin finalnya