PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pemanfaatan lahan milik pemerintah Kota Surabaya salah satunya dengan membangun satuan rumah susun, yang kemudian menjadikan status kepemilikannya hanya berupa Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung. Oleh pemilik sarusun dengan SKBG kemudian dijadikan jaminan Bank. Barang jaminan berupa benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada barang jaminan yang berupa bangunan gedung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) Undangundang Nomor 20 Tahun 2011. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah mengenai eksekusi jaminan fidusia pada kredit macet, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan manambah wawasan bagi pembacanya