PERLINDUNGAN HUKUM BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN HARTA

Perjanjian kredit Perbankan antara Bank dengan Debitor sejak diundangkannya UU Pengampunan Pajak terdapat suatu permasalahan baru yaitu adanya hak atas tanah yang terdaftar atas nama pihak perantara (nominee) dan masih dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit, dijadikan obyek dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak. Dengan akta pernyataan kepemilikan harta, hak atas tanah tersebut diakui sebagai milik Wajib Pajak. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana diuraikan diatas sampai saat ini belum dapat dilakukan peralihan hak atas tanah dari pihak perantara (nominee) kepada Wajib Pajak sehingga adanya akta pernyataan kepemilikan harta dapat mengurangi keyakinan Bank sebagai kreditor terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah obyek Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit. Dari permasalahan tersebut hendak meneliti tentang kedudukan sertipikat Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan yang diakui sebagai milik Wajib Pajak dan upaya hukum yang dapat dilakukan Bank sebagai kreditor dan pemegang Hak Tanggungan berkaitan belum dilaksanakannya peralihan hak atas tanah obyek Hak Tanggungan yang telah diakui sebagai milik Wajib Pajak dalam akta pernyataan kepemilikan harta. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah kedudukan sertipikat Hak Tanggungan yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan terhadap objek Hak Tanggungan, tetap mempunyai kedudukan yang kuat berdasarkan Undang – Undang Hak Tanggungan sebagai jaminan Hak Tanggungan yang sah. Akta pernyataan kepemilikan harta hanya berfungsi sebagai deklarasi atas pernyataan harta/tambahan harta yang digunakan Wajib Pajak membenahi administrasi perpajakan dalam SPT