EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN BERUPA PIUTANG DAGANG DALAM KREDIT PERBANKAN

Dalam jaminan fidusia melekat suatu asas spesialitas yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Asas spesialitas dalam penjaminan objek jaminan fidusia berupa piutang dagang terdapat dalam Surat Daftar Piutang yang menjadi bukti kepemilikan atas objek jaminan. Oleh karena belum ada aturan yang spesifik mengenai uraian objek jaminan berupa piutang dagang guna memenuhi asas spesialitas yang melekat dalam penjaminan fidusia maka dalam praktiknya Surat Daftar Piutang memiliki perbedaan bentuk antara satu sama lain. Ketidakpastian pengaturan terkait bentuk dan syarat suatu Surat Daftar Piutang tersebut menimbulkan kesimpangsiuran dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis asas spesialitas pada objek jaminan berupa piutang dagang dan eksekusi jaminan berupa piutang dagang yang dilakukan oleh Kreditor. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti norma-norma serta kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (hukumpositif). Surat Daftar Piutang dalam penjaminan fidusia selain menjadi bukti kepemilikan juga menjadi alas hak yang berguna sebagai penentu objek jaminan fidusia yang nantinya akan dieksekusi manakala Debitor mengalami wanprestasi. Tujuannya ialah agar supaya tidak terjadi kekeliruan terhadap objek jaminan fidusia tersebut dengan benda lain yang tidak dibebani dengan fidusia karena hal tersebut akan berakibat sangat fatal dan merugikan Kreditor sebagai penerima fidusia. Oleh karena itu dalam eksekusi jaminan fidusia, objek jaminan fidusia harus memenuhi asas spesialitas yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia. Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat dilakukan eksekusi secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Piutang dagang sebagai objek jaminan dalam penjaminan fidusia merupakan objek jaminan yang tidak dapat dilakukan eksekusi atau non eksekutorial. Hal tersebut karena tidak adanya aturan secara spesifik yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan berupa piutang dagang, sehingga dalam praktik nya banyak Kreditor yang menjadikan piutang dagang sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan pokok atas suatu utang yang ada. Tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan berupa piutang dagang tersebut dikhawatirkan akan membuat Kreditor kesulitan untuk memperoleh pelunasan atas utang Debitor manakala nantinya Debitor mengalami wanprestasi