PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI ATAS TRANSFER PRICING DI BIDANG PERPAJAKAN

Bagi kalangan korporasi, kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan dan pendapatan negara serta mengurangi keuntungan korporasi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meminimalkan kewajiban membayar pajak yang salah satunya dengan melakukan transfer pricing yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Praktik transfer pricing tersebut merugikan keuangan negara karena berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak. Dalam perspektif perpajakan, transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Secara universal transaksi antarwajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dikenal dengan istilah transfer pricing. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaski usaha. Transfer pricing dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumpah pajak terhutang atas wajib pajak-wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia; dan untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing bidang perpajakan di Indonesia; serta untuk mengetahui model pertanggungjawaban korporasi atas praktik transfer pricing bidang perpajakan di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang relevan. Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dari Pertimbangan hakim ( racio decidendi ) Putusan tindak pidana pajak mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana terkait transfer pricing hanya dapat dikenakan kepada korporasi setelah memenuhi unsur kealpaan dan kesengajaan. Korporasi yang juga merupakan subjek tindak pidana sama seperti halnya manusia ( naturlijk person) atau personal wajib pajak, dengan demikian dapatnya terjadi pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan konsep pelaku fungsional ( fungsioneel daderschap). Dalam hal Transfer pricing ketika dengan sengaja menghindari atau meminimalkan nilai pembayaran pajak kepada negara sehingga potensi pendapatan negara atas pajak menjadi berkurang, dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2239K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut als Atak dan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK atas nama Terdakwa Benny Setyawan hakim lebih cenderung menghukum Subjek hukum pelaku wajib pajak adalah Naturlijk Person dibandingkan dengan Korporasinya, Namun Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan deterrent effect bagi proses penegakan hukum apabila ada korporasi yang berusaha melakukan penghindaran pajak dapat diproses dan dipertanggungjawabkan secara pidana