DPD RI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbasis legislatif yang dimana tupoksi dan jobdesk utamanya adalah menampung aspirasi rakyat dan akan di sounding lagsung kepada pemerintahan puasat maupun daerah provinsi dan kota.DPD RI sendiri baru diresmikan pada tahun 2004 ketika pak presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden RI ke-6. Pada sat itu DPD RI bertugas menjadi tameng bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan secara hukum, birokrasi dan ekomoni. Pada saat pemilihan pertama anggota DPD RI atau bisa disebut senator tersebut dapat di simpulkan bahwa peran Dewan Perwakilan Daerah sangat penting khususnya dalam pembrntukan undang-undang dasar 45 yang sudah di tetapkan semejak era orde lama dan terus ber...
Buku ini membuka wawasan baru dan memberi sumbangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia....
Dinamika politik terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Bupat...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai politik menj...
DPD RI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbasis legislatif yang dimana tupoksi dan job...
Problematika pengaturan yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daer...
DPD selain dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat selain DPR karena adanya tuntutan demokrasi guna...
Kehidupan Politik di Indonesia dari tahun – ketahun mengalami perkembangan baik tentang Partai Polit...
Lahirnya DPD sebagai keterwakilan daerah memberikan harapan untuk memperkuat adanya integrasi bangsa...
Branding politik dianggap menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencitrakan dan mengenalkan par...
Penelitian ini berjudul “Pola Rekruitmen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bengkulu” Re...
Tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif adalah melaksanakan fungsi legislasi, fungsi angga...
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara tidak memaksa dengan melakukan k...
Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Leg...
Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepenting...
Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian d...
Buku ini membuka wawasan baru dan memberi sumbangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia....
Dinamika politik terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Bupat...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai politik menj...
DPD RI merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbasis legislatif yang dimana tupoksi dan job...
Problematika pengaturan yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daer...
DPD selain dibentuk sebagai badan perwakilan rakyat selain DPR karena adanya tuntutan demokrasi guna...
Kehidupan Politik di Indonesia dari tahun – ketahun mengalami perkembangan baik tentang Partai Polit...
Lahirnya DPD sebagai keterwakilan daerah memberikan harapan untuk memperkuat adanya integrasi bangsa...
Branding politik dianggap menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencitrakan dan mengenalkan par...
Penelitian ini berjudul “Pola Rekruitmen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Bengkulu” Re...
Tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif adalah melaksanakan fungsi legislasi, fungsi angga...
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara tidak memaksa dengan melakukan k...
Representasi perempuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Pemilu Leg...
Anggota legislatif di Indonesia memiliki fungsi, hak yang seimbang dalam merepresentasikan kepenting...
Perwujudan demokrasi di Indonesia salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan umum. Sebagai bagian d...
Buku ini membuka wawasan baru dan memberi sumbangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia....
Dinamika politik terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Mojokerto dalam Pemilihan Bupat...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 30/PUU-XVI/2018 terkait larangan pengurus partai politik menj...