PEMULIHAN HAK NOTARIS SETELAH DIBERHENTIKAN SEMENTARA KARENA MENJALANI PENAHANAN

Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta Otentik. Dalam menjalankan tugasnya, mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Notaris sebagai subyek hukum harus menggunakan hak dan kewajibanya secara tepat dan tidak melanggar hukum. Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi yang telah di atur dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap Notaris ini masih memiliki permasalahan hukum, yang mana dalam UUJN tidak mengatur adanya pemulihan hak terkait notaris setelah diberhentikan sementara karena penahanan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji kedudukan hukum Notaris setelah diberhentikan sementara dan menganalisis upaya Notaris dalam pemulihan hak setelah sanksi pemberhentian sementara berakhir. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan permasalahan dan menganalisis dengan menggunakan sumber-sumber hukum sebagai acuan. Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kedudukan hukum Notaris setelah pemberhentian sementara karena penahanan tidak diatur dalam UUJN. Dalam hal pemberhentian sementara ini notaris kehilangan kewenangannya atau dicabut untuk sementara waktu. Pemberhentian sementara ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Dalam hal penahanan yang dilakukan terhadap Notaris tidak semua notaris dinyatakan bersalah, sehingga Notaris dapat melakukan upaya pemulihan hak setelah diberhentikan sementar