PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERMOHONAN PENGAJUAN NAMA PERSEROAN TERBATAS YANG IDENTIK DENGAN MEREK TERKENAL

Pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengakibatkan perubahan pengaturan mengenai larangan permohonan nama PT yang identik dengan merek terkenal. Perubahan pengaturan yang dimaksud adalah semula dilarang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak dilarang. Perubahan pengaturan ini juga turut berdampak bagi Notaris, dimana notaris dapat berdasarkan kuasa dari pendiri PT dapat mengajukan permohonan nama PT. Namun dalam tataran praktik sering ditemukan pelaksaanaa pemberian kuasa yang tidak sempurna, dimana pemberian kuasa ini dilakukan secara tertulis dalam akta pendirian PT terkait, padahal proses permohonan nama PT dilakukan terlebih dahulu daripada proses penandatanganan akta pendirian. Hal ini menyebabkan notaris bertindak diluar kewenangannya sehingga berdasar Pasal 1801 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, notaris memiliki resiko dituntut pertanggungjawaban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga bila ada kerugian dari pihak ketiga. Berkaitan dengan hal itu, notaris sebagai pemberi jasa hukum, sejatinya akan tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila menjalankan profesinya sesuai dengan kewenangan yang diberika