PEMBAGIAN HARTA PAILIT SECARA PRO RATA TERHADAP UPAH BURUH DAN KREDITOR SEPARATIS

Pembagian harta pailit pada hakekatnya mengalami beberapa kendala terkait kreditor mana yang harus didahulukan. Sejak adanya putusan MK No.67/PUUXI/ 2013, menegaskan bahwa upah buruh sebagai kreditor preferen menjadi didahulukan bahkan melebihi kreditor separatis. Skripsi ini membahas bagaimana apabila kurator dan hakim pengawas menetapkan pembagian harta pailit secara pro rata antara upah buruh dan kreditor separatis dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan apabila diantara para pihak yang terlibat ada yang tidak menerima putusan tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta putusan pengadilan terhadap pembagian harta pailit. Metode penulisan yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum. Kurator dan Hakim Pengawas pun pada hakekatnya dapat membagi harta pailit secara pro rata selama tetap bertindak secara adil. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak antara lain berupa bantahan saat dilakukan rapat verifikasi, atau pengajuan kasasi apabila daftar pembagian sudah mengikat