PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pasal 33, dalam Peraturan Menteri Agraria tersebut dijelaskan bahwa Peserta PTSL, yang tidak mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan BPHTB terutang, lalu apabila bidang tanah yang berasal dari jual beli yang mana pembeli tidak mempunyai bukti PPh maka harus membuat surat keterangan PPh terutang. Setelah membuat PPh dan BPHTB terutang dimuat dalam pemberian Hak Atas Tanah dan selanjutnya di catat dalam buku tanah dan sertifikat sebagai BPHTB terutang dari pemilik tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini di dalam perpajakan tidak mengenal adanya BPHTB terutang. Peserta PTSL seperti yang disebutkan di atas yang mana masih mempunyai BPHTB terhutang, harus melunasi terlebih dahulu baru bisa melakukan peralihan kepada pihak lain, apabila pemegang sertifikat tersebut yang mana masih mempunyai tanggungan sebagai BPHTB terhutang, harus melunasi terlebih dahulu, baru bisa melakukan proses balik nama pada sertifikat yang akan diperjual belikan dikemudian hari