KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MURTAD SEBELUM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM( Analisis Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1747/Pdt.P/2016/PA.Sby )

Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum penting yang akan dilalui oleh setiap manusia dan berhubungan dengan hukum waris yang mengatur mengenai pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Ketika pewaris tersebut adalah seorang yang beragama Islam, maka hukum waris yang akan digunakan adalah Hukum Waris Islam. Dalam praktiknya, seringkali proses pembagian harta waris tidak segera dilaksanakan sehingga menimbulkan adanya peristiwa hukum baik terhadap harta waris maupun terhadap ahli waris itu sendiri. Salah satu contoh peristiwa hukum tersebut adalah adanya ahli waris yang murtad sebelum terjadinya pembagian harta waris. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundangundangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan penelitian hukum ini, maka didapat kesimpulan bahwa untuk dapat menjadi ahli waris, seseorang tersebut harus memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan harus terbebas dari penghalang kewarisan serta hijab yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris. Dalam hal murtadnya ahli waris utama setelah pewaris meninggal dunia, kemurtadan ahli waris tersebut menjadikannya memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang berbeda agama dengan pewaris sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris yang murtad tersebut kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris dan hanya bisa menerima harta waris berdasarkan wasiat wajiba