HAK PENGGUNAAN BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN PELABUHAN SEBAGAI SETORAN MODAL PERSEROAN

Pelabuhan sebagai salah satu obyek vital negara dan bergerak dalam bidang pelayanan publik (pemerintahan), merupakan manifestasi Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan menjalankan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Atas perannya ini, Pelabuhan diberikan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat untuk mengelola tanah dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang digunakan sebagai Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan. Sebagai Pemegang HPL, Pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui pendirian perusahaan patungan berupa Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas dengan penyertaan modal saham dalam “bentuk lainnya” berupa Hak atas Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan berdasarkan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan. Oleh karena Hak atas Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan tersebut berbatas jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah HPL Pelabuhan sedangkan Perseroan Terbatas didirikan tidak berbatas jangka waktu, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum khususnya terkait dengan akibat hukum yang membawa pengaruh pada kedudukan hukum apabila jangka waktu penggunaan bagian tanah berakhir