Add to ORKGTanah di Kota Batam, seluruhnya dikuasai dengan Hak Pengelolaan oleh suatu instansi bernama Badan Pengusahaan Batam. Salah satu kewenangan pemegang Hak Pengelolaan ialah memberikan bidang-bidang tanah yang ia kuasai kepada pihak ketiga. Khusus untuk rumah tinggal, tanah tersebut diberikan ke masyarakat dengan alas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam. Pada tahun 1998 terbit sertipikat Hak Milik untuk rumah tinggal di Kota Batam yang penerbitannya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah Untuk Rumah Tinggal, namun ternyata penerbitan sertipikat tersebut tanpa persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaa
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Abstrak-Pada umumnya, masyarakat menginginkan agar ruko yang mereka miliki dibangun di atas tanah be...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Tanah di Kota Batam, seluruhnya dikuasai dengan Hak Pengelolaan oleh suatu instansi bernama Badan Pe...
Kebijakan pertanahan untuk tanah bagi rumah tinggal yang dituangkan dalam keputusan Menteri Negara A...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
Rumah Tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan oleh karena itu untuk menjamin ...
Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan d...
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama adalah meningkatnya kesada...
Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Peme...
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah di dae...
Hak Guna Bangunan yang hendak ditetapkan menjadi Hak Milik harus benar-benar telah berdiri bangunan ...
Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas satuan rumah susun adalah dilakukan perpanjangan HGB...
Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kem...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Abstrak-Pada umumnya, masyarakat menginginkan agar ruko yang mereka miliki dibangun di atas tanah be...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...
Tanah di Kota Batam, seluruhnya dikuasai dengan Hak Pengelolaan oleh suatu instansi bernama Badan Pe...
Kebijakan pertanahan untuk tanah bagi rumah tinggal yang dituangkan dalam keputusan Menteri Negara A...
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang lebih menginginkan Hak Milik atas tanah ka...
Rumah Tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan oleh karena itu untuk menjamin ...
Hak pengelolaan atas tanah merupakan salah satu hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan d...
Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang pertama adalah meningkatnya kesada...
Pemanfaatan adalah salah satu ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Peme...
Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah di dae...
Hak Guna Bangunan yang hendak ditetapkan menjadi Hak Milik harus benar-benar telah berdiri bangunan ...
Perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas satuan rumah susun adalah dilakukan perpanjangan HGB...
Untuk melaksanakan pendaftaran tanah telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, kem...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Abstrak-Pada umumnya, masyarakat menginginkan agar ruko yang mereka miliki dibangun di atas tanah be...
Secara umum pendaftaran tanah di negara Indonesia mulai mendapatkan kepastian hukum terhadap subje...