PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT TERDAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI JARAK- DOLLY OLEH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengembangan kapasitas masyarakat terdampak penutupan eks lokalisasi Jarak- Dolly Kota Surabaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yaitu menurunnya perekonomian masyarakat terdampak Jarak- Dolly yang merupakan prostitusi terbesar se Asia Tenggara akibat dari penutupan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Untuk menanggulangi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya melakukan pengembangan kapasitas pada masyarakat terdampak eks Lokalisasi Jarak- Dolly agar tetap bisa eksis pasca penutupan lokalisasi. Untuk melihat proses pengembangan kapasitas digunakan teori dari UNDP yang terdiri dari 5 tahapan yaituEngange Stakeholders, Asses Capacity Assets And Needs, Formulate Capacity Development and Program, Implement, and Evaluate. Kemudian untuk melihat faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas digunakan elaborasi teori dari Potter & Brough dan Haryono Riyadi yang terdiri dari performance capacity, supervisory capacity and collective commitments. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat sudah cukup baik. Dari 5 tahap proses yang mempengaruhi pengembangan kapasitas secara keseluruhan sudah dilaksanakan namun masih adanya kendala yaitu dalam tahap engage stakeholders dan implementkarena kurangnya partisipasi masyarakat dan penerapan pemasaran yang kurang menguasai. Dari 3 faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas secara keseluruhan sudah cukup baik, hal ini ditunjukkan dari 3 tahapan tersebut telah dilaksanakan namun masih adanya kendala yaitu dalam tahapan komitmen bersamayang tidak ada antara Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dengan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program kurang maksimal