PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi, seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa dana maupun barang modal. Di sisi lain Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. sebagai lembaga keuangan, bank memiliki kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Sebagai bentuk perwujudan dari pelayanan bank kepada masyarakat adalah dengan diterbitkannya kartu kredit yang mampu memberikan fasilitas kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Hal in menarik untuk dikaji mengingat tidak selau suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik termasuk dalam perjajnian kredit. Sangat dimungkinkan terjadinya wanprestasi bagi para pihak. Apabila terjadi wanprestasi dalam penggunaan kartu kredit ini, maka dapat posisi kreditur dalam keadaan yang kurang menguntungkan mengingat tidak ada jaminan yang dapat dieksekusi dalam upaya mendapatkan pelunasan piutang kreditur. Metode pendekatan yang dipergunakan untuk memperjelas arah penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan hukum yang akan diteliti. Dalam proses pengajuan aplikasi kartu kredit tanpa sangat rentan dengan manipulasi data oleh debitor, oleh karena untuk melalukan verifikasi data bank tidak dapat secara langsung menemui debitornya. Kondisi inilah yang menyebabkan debitur dapat memanipulasi data-data yang diperlukan. Yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dalam penggunaan kartu kredit tidak diberikan jaminan sehingga tidak tidak ada yang dapat dieksekusi apabila terjadi kredit macet, sehingga penyelesaian akan berlarut-larut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank selaku kreditor hanya melalui upaya hukum gugatan perdata biasa ke pengadilan, mengingat dalam penggunaan kartu kredit bank memiliki posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak preferen. Penyelamatan kredit melalui gugatan kepada debitur dalam pelaksanaannya kurang efektif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Waktu yang digunakan lama karena terikat pada prosedur acara perdata