PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing tanpa adanya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan permbagian harta berdasarkan Undang – Undang Perkawinan, sehingga Warga Negara Indonesia tersebut akan kehilangan haknya untuk memiliki hak milik atas tanah. Akibat kelalaian dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, Warga Negara Indonesia tersebut memiliki hak milik atas tanah yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 menjelaskan bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut harus dialihkan dalam waktu 1 tahun dan bila tidak dialihkan maka hak atas tanah akan menjadi tanah negara. Hak milik atas tanah tersebut tidak dialihkan namun justru dijaminkan kepada kreditor dengan membebankan hak tanggungan. Berdasarkan gambaran masalah tersebut, maka dirumuskan masalah terkait status hak milik atas tanah yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan dan terkait kedudukan kreditor pemegang hak tanggungan tersebu