NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN LEGAL OFFICER SEBAGAI PEGAWAI PERUSAHAAN

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat. Di dalam UU Jabatan Notaris diatur mengenai larangan terhadap jabatan notaris, salah satunya larangan mengenai rangkap jabatan oleh notaris. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa, di dalam praktek, masih banyak notaris yang merangkap jabatan, antara lain sebagai legal officer perusahaan. Maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini yaitu perbuatan hukum apa saja yang termasuk rangkap jabatan menurut UUJN serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris yang merangkap jabatan legal officer sebagai pegawai perusahaan. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Perbuatan hukum notaris yang termasuk rangkap jabatan menurut UUJN diatur di dalam Pasal 17 UUJN, antara lain yaitu melakukan perbuatan hukum merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, dan sebagai PPAT dan/atau pejabat lelang kelas II di luar wilayah jabatan notaris. Notaris yang merangkap jabatan sebagai legal officer perusahaan, yang bekerja sebagai pegawai tetap maupun kontrak, akan melanggar ketentuan larangan pada Pasal 17 ayat (1) UUJN. Sehingga dapat dijatuhkan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUJN