KOMPETENSI PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Tesis ini berjudul “Kompetensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah apakah penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak sesuai dengan susunan badan peradilan yang berlaku di indonesia dan bagaimana upaya banding atas putusan keberatan dari direktorat jenderal pajak dan kepala daerah dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dengan melatar belakang pajak merupakan salah satu instrumen penerimaan negara yang sangat penting, sehingga semua peraturan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak maupun tata cara penyelesaian sengketa pajak harus jelas. Pengadilan pajak sebagai pelaksana penyelesaian sengketa pajak di harapkan mampu melaksanakan tugas tersebut. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana alur penyelesaian sengketa pajak yang berlaku selama ini, yaitu mengenai proses keberatan dan banding, serta kedudukan dari pengadilan pajak dalam sistem peradilan di indonesia. Dalam hal surat ketetapan pajak yang di keluarkan oleh fiskus pada dasarnya merupakan produk dari pejabat tata usaha negara. Apabila wajib pajak tidak setuju atas produk tersebut, maka sesuai hukum administrasi negara, ia dapat mengajukan keberatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alur penyelesaian sengketa di pengadilan pajak lebih tepat apabila di lakukan di pengadilan tata usaha negara, karena sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan di pengadilan pajak adalah suatu keputusan yang di keluarkan oleh direktorat jenderal pajak maupun kepala daerah baik propinsi, kabupaten/kota yang jelas merupakan pejabat tata usaha negara