KOMERSIALITAS SENGKETA DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Komersialitas sengketa sebagai suatu bagian dari arbitrability merupakan suatu elemen yang esensial dalam proses arbitrase. Komersialitas sengketa mempengaruhi kemampuan suatu sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase dan untuk diakui dan dilaksanakan di berbagai yurisdiksi. Karena adanya konsep commercial reservation, setiap negara dimungkinkan untuk menentukan sendiri konsep dan ruang lingkup komersialitas di dalam yurisdiksinya. Sehingga, terdapat keragaman konsep dan ruang lingkup komersialitas di berbagai negara. Keragaman ini menimbulkan problem pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di berbagai yurisdiksi. Secara khusus di Indonesia, non-komersialitas sengketa dapat dijadikan alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di dalam wilayah hukum Indonesia. Skripsi ini mencoba untuk menjabarkan konsep komersialitas di Indonesia dengan melakukan penelitian dengan pendekatan undang-undang terhadap peraturan-peraturan yang relevan dan penelitian dengan pendekatan kasus terhadap kasus-kasus yang relevan dan telah berkekuatan hukum tetap (res judicata). Selanjutnya, skripsi ini juga mencoba untuk menjabarkan efek split validity suatu putusan arbitrase internasional dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ditolak di Indonesia karena pokok sengketanya tidak komersial. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah bahwa komersialitas di Indonesia harus dipahami dengan mempertimbangkan segala aktifitas yang diakukan oleh Indonesia dalam business-like manner dan yang bermotif profit; dan bahwa setidaknya terdapat 3 upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ditolak di Indonesia karena pokok sengketanya tidak komersial