KEWAJIBAN PERUSAHAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut, maka setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu Migas harus melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup sebagai upaya tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Kewajiban pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lilngkungan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan usaha hulu Migas telah ditegas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan kontrak kerjasama antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Apabila tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan penegakan hukum yang dilakukan berupa : penegakan hukum administrasi, tidak diberikannya Cost Recovery (Non Cost Recovery) sebagai sanksi atas wanprestasi terhadap isi perjanjian (kontrak kerja sama)