PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP MODAL PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang modal dasarnya terdiri atas saham. Ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa modal dasar suatu Perseroan Terbatas adalah sekurangkurangnya Rp 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditempatkan dan disetor sekurang-kurangya 25% (dua puluh lima persen). Penempatan dan penyetoran modal tersebut dilakukan ke rekening Perseroan Terbatas. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2016 mengenai Perubahan Modal Dasar Perseroan, maka modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Dengan demikian, melalui PP ini, modal dasar bagi dapat ditetapkan dibawah Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta Rupiah) sepanjang disepakti oleh para pendiri. Dengan perubahan modal dasar perseroan tersebut, kurang terlihat kejelasan perlindungan bagi pihak ke-3, pihak ke-3 yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini ialah kreditor