KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ATAS PENAGIHAN PAJAK DEBITUR PAILIT

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama Negara yang menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan penerimaan Negara melalui sektor pajak, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah memberikan ketegasan bahwa utang pajak memberikan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang memiliki hak mendahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya, termasuk dalam hal debitur berada pada posisi pailit. Namun demikian, UU Kepailitan tidak memberikan ketegasan terkait kedudukan Negara dengan piutang pajak dalam struktur kreditur dari debitur pailit. Hal tersebut menyebabkan inkonsistensi penerapan hak mendahulu yang dimiliki Negara atas piutang pajak yang dimilikinya terhadap debitur pailit, dimana pada satu waktu hak mendahulu Negara lebih diutamakan bahkan dibandingkan dengan kreditur separatis yang dimiliki oleh debitur pailit, akan tetapi pada waktu yang lain, hak mendahulu Negara bahkan dikesampingkan dengan adanya kreditur separatis yang dimiliki oleh debitur pailit. Untuk itulah tesis ini berusaha mengelaborasi kedudukan Negara, dalam hal ini kantor pajak atas utang pajak dalam hal debitur mengalami kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh fiskus atau pegawai pajak yang merasa dirugikan dengan pembagian harta pailit dari debitur pailit yang dilakukan oleh kurator